Jokowi tantang kepala desa mampu atau tidak menggerakkan padat karya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya transparansi pengelolaan
dana desa. Hal itu karena banyak kalangan yang mengkhawatirkan
terjadinya penyimpangan penggunaan uang miliaran tersebut.
Jokowi mengatakan perangkat desa tidak perlu takut jika prosedurnya benar dan tujuan untuk membangun desa. "Saya akan menyampaikan pada Kapolri jika terjadi kriminalisasi baik oleh kepolisian maupun kejaksaan terkait penggunaan dana desa," ujar Jokowi saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (Apdesi) di Asrama Haji Donohudan Boyolali Sabtu (26/12).
Selain transparansi dan akuntabilitas, lanjut Jokowi, kepala desa diharapkan mampu memberikan informasi ke seluruh warga terkait penggunaan dana desa. Yakni dengan memberikan data penggunaan anggaran di setiap papan pengumuman RT. Ia mengakui pada tahun pertama, penggunaan dana desa belum banyak yang melakukan transparansi seperti itu.
"Uang sebesar itu jangan sampai hanya mampir ke desa, kemudian kembali lagi berputar di kota. Saya tantang, kepala desa mampu menggerakkan padat karya di desa," katanya.
Di hadapan sekitar 1500 perangkat desa se-Indonesia itu Jokowi mengatakan, setiap desa rata-rata pada tahun 2015 mendapat dana desa sebesar Rp 600 juta hingga Rp 800 juta. Dana tersebut diambil dari total Anggaran Rp 20 triliun. Sedangkan pada tahun 2016 anggaran untuk dana desa sebesar Rp 47 triliun. Pada tahun selanjutnya, lanjut Jokowi bisa naik lagi sampai hingga Rp 60 atau 70 triliun.
"Dengan dana sebesar itu saya minta kepala desa membuat kegiatan yang membuat uang itu produktif. Pembangunan infrastruktur yang swakelola dan padat karya harus menjadi prioritas," katanya.
"Misalnya saja desa mau membuat jalan atau jembatan, usahakan materialnya cari disekitar desa.Jika kenyataannya butuh semen dan harus cari di kota. Usahakan uang yang mengalir ke kota seminimal mungkin," jelasnya lagi.
Jokowi berharap sektor padat karya akan semakin tumbuh. Semakin banyak warga desa yang memanfaatkan dana tersebut untuk memutar roda ekonomi desa, kata dia, akan semakin baik. Oleh karena itu perangkat desa dituntut aktif mencari potensi di desanya masing-masing.
"Perangkat desa juga harus mampu mencari pasar hasil produksinya. Jangan sampai panen hasilnya bagus tapi tidak tahu cara menjualnya," tandasnya.
Presiden meminta para kepala desa agar tidak ragu untuk bekerja sama dengan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) maupun Non Government Organitations (NGO). Agar nantinya terwujud desa yang mandiri baik pangan maupun energi.
Jokowi mengatakan perangkat desa tidak perlu takut jika prosedurnya benar dan tujuan untuk membangun desa. "Saya akan menyampaikan pada Kapolri jika terjadi kriminalisasi baik oleh kepolisian maupun kejaksaan terkait penggunaan dana desa," ujar Jokowi saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (Apdesi) di Asrama Haji Donohudan Boyolali Sabtu (26/12).
Selain transparansi dan akuntabilitas, lanjut Jokowi, kepala desa diharapkan mampu memberikan informasi ke seluruh warga terkait penggunaan dana desa. Yakni dengan memberikan data penggunaan anggaran di setiap papan pengumuman RT. Ia mengakui pada tahun pertama, penggunaan dana desa belum banyak yang melakukan transparansi seperti itu.
"Uang sebesar itu jangan sampai hanya mampir ke desa, kemudian kembali lagi berputar di kota. Saya tantang, kepala desa mampu menggerakkan padat karya di desa," katanya.
Di hadapan sekitar 1500 perangkat desa se-Indonesia itu Jokowi mengatakan, setiap desa rata-rata pada tahun 2015 mendapat dana desa sebesar Rp 600 juta hingga Rp 800 juta. Dana tersebut diambil dari total Anggaran Rp 20 triliun. Sedangkan pada tahun 2016 anggaran untuk dana desa sebesar Rp 47 triliun. Pada tahun selanjutnya, lanjut Jokowi bisa naik lagi sampai hingga Rp 60 atau 70 triliun.
"Dengan dana sebesar itu saya minta kepala desa membuat kegiatan yang membuat uang itu produktif. Pembangunan infrastruktur yang swakelola dan padat karya harus menjadi prioritas," katanya.
"Misalnya saja desa mau membuat jalan atau jembatan, usahakan materialnya cari disekitar desa.Jika kenyataannya butuh semen dan harus cari di kota. Usahakan uang yang mengalir ke kota seminimal mungkin," jelasnya lagi.
Jokowi berharap sektor padat karya akan semakin tumbuh. Semakin banyak warga desa yang memanfaatkan dana tersebut untuk memutar roda ekonomi desa, kata dia, akan semakin baik. Oleh karena itu perangkat desa dituntut aktif mencari potensi di desanya masing-masing.
"Perangkat desa juga harus mampu mencari pasar hasil produksinya. Jangan sampai panen hasilnya bagus tapi tidak tahu cara menjualnya," tandasnya.
Presiden meminta para kepala desa agar tidak ragu untuk bekerja sama dengan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) maupun Non Government Organitations (NGO). Agar nantinya terwujud desa yang mandiri baik pangan maupun energi.
Comments
Post a Comment